Angel Oak Tree – Informasi Seputar Pohon jenis oak tree

Angel Oak Tree merupakan situs informasi spesies pohon dan semak dalam genus Quercus dan beberapa genus yang berhubungan, terutama Cyclobalanopsis dan Lithocarpus.

Berita Politik Dalam Negeri

Pernyataan Sekjen Demokrat KLB Sumut Jhoni Allen soal AHY

Pernyataan Sekjen Demokrat KLB Sumut Jhoni Allen soal AHY – Hingga pertemuan khusus (KLB) digelar di Deli Sedan, Sumatera Utara (Sumut), kericuhan di lingkungan Partai Demokrat masih berlanjut hingga saat ini. KLB menunjuk Moeldoko, Kepala Staf Presiden, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pernyataan Sekjen Demokrat KLB Sumut Jhoni Allen soal AHY

Sumber : nasional.kompas.com

angeloaktree – Hari ini, Partai Demokrat yang dipimpin oleh Argus Harimudi Yudhoyono (AHY) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Sepuluh orang didakwa di pengadilan. Beberapa di antaranya merupakan kader yang sebelumnya dipecat, termasuk Jonny Allen Malbun.

Herzaky Mahendra Putra, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Progresif Demokratik, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (12/3/2021), mengatakan, “Alhamdulillah gugatannya sudah selesai. Alhamdulillah. Terdaftar secara online.”

Patut dicatat, Jhoni Allen Marbun saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat pada Kongres Khusus (KLB) Sumatera Utara.

Nama Jhoni Allen Marbun menjadi sorotan publik, dan sederet pernyataannya menanggapi banyak pertanyaan terkait wabah di Sumatera Utara. Salah satunya mengatakan, kepemilikan kantor Partai Progresif Demokratik di Jalan Prokramasi, Kota Menden, Jakarta Pusat, diperoleh dari uang mahar Pilkada.

Pada Kamis, 11 Maret, dia tinggal di Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat dan berkata: “Setelah bertemu dengan Pak SBY pada 16 Februari, saya sampaikan. Termasuk mas kawin Pilkada, dia bilang akan membeli kantor di manifesto.” 2021.

Ia bahkan berencana akan melaporkan AHY ke polisi dengan kata pengantar perubahan konstitusi dan anggaran rumah tangga (AD / ART) partai.

Berikut sederet pernyataan Jhoni Allen Marbun yang menggugah perhatian publik terhadap epidemi Sumatera Utara yang dihimpun Liputan6.com:

1. Hasil KLB Demokrat Belum Dilaporkan ke Kemenkumham

Sumber : news.detik.com

Jhoni Allen Marbun, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Konferensi Wakil Khusus (KLB), mengaku pihaknya tidak melaporkan hasil Deli Sedan Phnom Penh ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasalnya, berkas hasil KLB masih diproses.

Joni dalam jumpa pers di kediamannya di Moeldoko, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Maret 2021: “Proses ini tidak akan lama.”

Jhoni mengatakan file tersebut tidak lengkap. Sertakan dokumentasi acara di acara KLB.

Ia mengatakan: “Hanya dokumen yang membuktikan keaslian acara tersebut, peserta (KLB) bahkan pihak luar sudah penuh. Kami sedikit lengah karena tidak ada maksud lain, hanya dokumen. Dokumen-dokumen ini dari orang yang membawa kamera, “jelasnya.

Jonny pun menjawab, pihaknya sudah melaporkan hasil Tentara Pembebasan Rakyat ke Kementerian Hukum dan HAM belum lama ini. Namun, dia tidak punya jawaban pasti.

Sebelumnya, Partai Kongres Wakil Khusus Demokrat (KLB) mengaku sudah menyerahkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kubu KLB menyatakan telah mendaftarkan pengelolaan hasil KLB secara demokratis ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Razman Nasution, Kepala Badan Komunikasi DPP KLB Partai Demokrat, mengatakan pada konferensi pers di Jakarta pada Selasa Maret: “Kami memang punya tim sendiri, dan informasi sebelumnya sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga : Kekeringan Mulai Landa Aceh Utara, Sarankan Petani Gunakan Asuransi

2. Tanggapi Gatot Nurmantyo Soal Ajakan Kudeta AHY

Sumber : wartakota.tribunnews.com

Mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo (Gatot Nurmantyo) mengeluarkan pernyataan yang mengaku diundang untuk menggulingkan pimpinan demokrat Katum Argus Harimudi Yudhoyono (AHY), Ia mendapat tanggapan dari Jhoni Allen Marbun, sekretaris. umum versi KLB.

Terkait kabar tersebut, dia meminta Gatot mengungkapkan siapa pihak yang mengundangnya. Dia meminta Getto untuk tidak berbicara begitu saja.

“Minta saudara saya untuk memberi tahu saya, siapa di antara kita yang telah melakukan KLB ini, dikatakan bahwa saya diundang untuk melakukannya. Tolong lakukan itu. Jangan hanya menjadi Abzon. Sebagai Panglima Tertinggi bintang empat, ini memang tidak mudah, tapi jangan naksir, ”ujarnya dalam pidato ketiganya saat jumpa pers di kediaman Moeldoko, Jakarta, Kamis, 11 Agustus.

Menurut Jhoni, dia tidak mungkin mengundang pimpinan Partai Demokrat dari kudeta Gatot. Sebab Gatot tidak punya integritas, karena diam-diam pernah berkampanye melawan kampus saat memimpin TNI.

Soal integritas, kami tidak bisa mengundang dia. Ingat siapa yang mengangkatnya sebagai komandan? Jokowi. Dia masih panglima dalam menjaga kedaulatan negara. Dia terselubung dalam kegiatan kampanye di kampus. Saya selalu mengikuti prinsip ini, ”ujarnya. Mengatakan.

Menurut Jonny, karena integritasnya yang kurang, Getot cepat pensiun dari TNI. Ia mengatakan, biasanya Panglima TNI harus pensiun hingga usianya.

Ia lalu membandingkan Gatot dengan Moeldoko, yang pernah menjadi Panglima TNI pada era kepala negara keenam, Susilo Bambang Yudhoyono( SBY). Baginya, Moeldoko senantiasa setia kepada SBY saat menjadi panglima.

“Jadi keutuhan Moeldoko tetap dijunjung, tapi nasibnya dihormati. Jangan bilang SBY mengangkat Moeldoko. Iya benar, tetapi Komandan wajib dinaikan. Komandan wajib setia pada negara dan tugasnya.

3. Sebut Dana Kantor DPP Partai Demokrat di Proklamasi dari Mahar Pilkada

Kediaman Yoni di Moeldoko, Mandeng, Jakarta Pusat, juga mengungkap sumber kepemilikan kantor DPP di Jalan Proklamasi, Mandeng, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, kantor tersebut dibeli dari hasil mahar Pilkada.

Joni mengaku bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Februari 2021. SBY mengaku, posisi Partai Demokrat dari Partai Progresif Demokratik diperoleh dari mahar politik yang disetor oleh kader partai.

Jhoni mengaku kaget saat mendengar kabar tersebut. Alasannya, dia tidak pernah terpikir untuk membangun gedung kantor Partai Progresif Demokratik selama dua periode SBY sebagai presiden tapi ini sebenarnya memeras kader.

Jonny berkata: “Saya kaget, Anda tahu presiden 10 tahun itu tidak memikirkan jabatan (DPP). Mengapa Anda berkeringat dari iuran DPC dan anggota fraksi lapis kedua?”

Menurutnya, iuran dan mahar menjadi salah satu alasan banyak kader setingkat DPC yang menginginkan adanya wabah.

4. Akan Laporkan AHY ke Polisi

Ia bahkan akan melaporkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke polisi. Pasalnya, AHY diyakini telah mengubah basa-basi konstitusi dan anggaran rumah tangga (AD / ART) partai.

Menurutnya, pembukaan AD / ART sebaiknya tidak diubah kecuali istilah-istilah di dalamnya. Ia mengatakan, AHY melakukan tindak pidana saat dilantik sebagai ketua umum Partai Demokrat pada Kongres Kelima tahun 2020.

Ia tinggal di Moeldoko, Jakarta, Kantor Pusat, mengatakan: “Kami akan melaporkan AHY menempa perjanjian AD / ART 2020, terutama mengubah pembukaan partai. Tidak diperbolehkan. Pasal boleh diubah, tapi pembukaan tidak bisa diubah.”

Joni menjelaskan, hanya melalui proses persidangan pembukaan konstitusi partai bisa diubah. Ia menuding AHY melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mengubah pembukaan AD / ART Partai Demokrat.

Dia menambahkan: “Hanya dalam pengadilan yang sama dengan UUD 1945, pembukaan bisa diubah, dan klausul bisa diubah sesuai kebutuhan.”

Jhoni mengungkapkan, salah satu perubahan dalam pembukaan AD / ART adalah menyebutkan SBY sebagai bapak pendiri Partai Demokrat. Dia mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada dalam pembukaan.

Baca juga : Alasan Jhoni Allen Gugat dan Tuntut Ganti Rugi ke AHY

5. Tak Terima Dicopot sebagai Anggota DPR

Sumber : redaksi.waspada.co.id

Selain itu, Jhoni Allen dipecat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam rangka mengikuti KLB di Sumatera Utara. Kini, dia juga dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPR.

Joni dalam jumpa pers di kediamannya di Moeldoko pada Kamis, 11 Maret 2021 mengatakan: “Jangan dibiarkan, karena kita anggota DPR dan kita berjuang untuk memenangkan suara pemilih saya.”

Ia menegaskan, keberhasilannya menjadi anggota Partai Demokrat adalah hasil jerih payahnya. Ia pun mengaku hanya ingin mengangkat Partai Mercy Star.

Jonny berkata: “Jangan berpikir bahwa takdir saya ada di tangannya. Takdir saya akan ada di masa depan. Kecuali saya menghancurkan atau mengambil kekayaan saya, atau mencuri kekayaan saya, atau mencuri itu jelas. Tetapi jika Anda ingin melatih Demokrat, hanya Akan dipecat , yang tidak diperbolehkan. “

Dia melanjutkan, nasibnya tidak berada di tangan Partai Demokrat AHY. Oleh karena itu, jika dirinya diberhentikan sebagai anggota Partai Rakyat Demokratik, dia tidak akan menerimanya.

Sebelumnya, Partai Demokrat memecat Jhoni Allen Marbun sebagai kadernya. Akibatnya, ia diberhentikan sebagai anggota Partai Progresif Demokratik, dan Demokrat berganti antar waktu (PAW).

Pada saat yang bersamaan, Jhon Allen Marbun (Jhon Allen Marbun) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pusat Jakarta atas pemecatannya sebagai kader Demokrat. Nomor perkara 135 / PdtG / 2021 / PN Jkt.Pst.